Mempertajam Peran APIP dalam Memberantas Korupsi
Mempertajam Peran APIP dalam Memberantas Korupsi
Berita penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, AM oleh Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) demikian masifnya dikabarkan dalam berbagai media. Dari sudut manapun diambil, peristiwa tersebut layak menjadi berita besar. Pelakunya yang merupakan seorang pemimpin lembaga terhormat sebagai pintu terkhir masyarakat mendambakan keadilan, barang bukti berupa pecahan uang asing yang tidak bisa dibilang sedikit, dan operasi yang dilakukan oleh KPK seolah menunjukkan bahwa tak ada yang kebal hukum.
Prestasi oprasi tangkap tangan tersebut patut diapresiasi. Namun dalam perspektif lain, pengungkapan dan penindakan kasus TPK oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK menunjukkan suatu fakta yang miris : semakin meningkat upaya penindakan, justru menunjukan semakin besar kasus TPK terungkap. Sementara disisi lain, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), belum menunjukan hasil yang mengembirakan.
Betapa banyak kasus yang melibatkan pucuk pimpinan Kementrian/Lembaga maupun Pemda luput dari pengawasan APIP. APIP terlihat mandul dalam upaya pencegahan TPK. Padahal seharusnya APIP merupakan first defense dalam upaya pencegahan TPK di instansi pemerintah. Dengan kapasitasnya, APIP semestinya mampu mencegah terjadinya TPK melalui peran pengawasannya, baik dalam bidang audit, reviu, evaluasi, dan monitoring.
Jika ditinjau dari sumber daya yang digunakan oleh aparat penegak hukum tersebut dalam upaya penindakan TPK, maka secara promosional, hasil penindakan kasus TPK dapat dikatakan tidak optimal. Kasus-kasus besar yang ditangani telah mengorbankan waktu yang sedemikian lama, anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit, serta melibatkan ribuan aparat penegak hukum, LSM, media serta masyarakat pada umumnya. Energi bangsa telah terkuras habis untuk menangani kasus-kasus TPK. Sementara disisi lain, uang negara/daerah yang telah dikorupsi tidak dapat dikembaliakan seluruhnya.
Saat diskusi publik yang digelar oleh Komite Pemantauan Legislatif Indonesia di Makasar (8/10), Ketua KPK Abraham Samad menyodorkan fakta serupa, upaya mencegah korupsi yang dilakukan oleh KPK berkoordinasi dengan pihak lain, termasuk BPKP, berhasil menyelamatkan keuangan negara yang tahun ini saja nilainya sebesar RP.213 triliun. Jumlah ini jauh lebih fantastis dibanding hasil yang diperoleh dari upaya penindakan, hanya Rp.1,2 triliun.
Menganalisis kinerja strategi penindakan (represif) kasus TPK yang tidak optimal tersebut, maka perlu dipertimbangkan dan ditingkatkan strategi pemberantasan kasus TPK dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan pencegahan (preventif) dan strategi pendidikan (edukatif). Dalam strategi pencegan inilah, maka peran APIP sudah saatnya ditingkatkan. APIP yang merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal instansi pemerintah (SPIP), seharusnya merupakan benteng pertahanan yang pertama dalam pencegahan kasus TPK dimasing-masing instansinya, baik kementrian/lembaga maupun pemda. APIP seharusnya tidak hanya melakukan peran pekerjaan audit semata, tetapi harus meningkatkan peran konsultasinya.
Peran APIP, Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka APIP melukan tugas pengawasan internal pemerintah. Peraturan MenPAN-RB Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang menandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
Peran APIP tersebut, diperkuat lagi dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 yang menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan melalui : audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dengan memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tugas dan peran pengawasan APIP tersebut, maka tugas APIP adalah memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, APIP juga memainkan peran vital dalam hal pemberantasan KKN.
Diakui, penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP selama ini, lebih dominan yang bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (post audit) yang berorientasi upaya pengungkapan temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minin dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Strategi APIP, Harapan publik bertumpu di pundak APIP untuk dapat mendeteksi secara dini indikasi tindakan penyimpangan (fraud) yang terjadi dalam institusi, Dalam strategi pencegahan fraud, seperti TPK, terdapat 4 (empat) pilar pengaman dalam upaya pencegahan fraud budaya organisasi yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi kuat; terlaksananya sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat; berfungsinya auditor internal dalam mendetiksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi serta adanya pemeriksaan eksternal yang obyektif dan independen.
Hakikat tindakan pencegahan tindakan penyimpangan (fraud) yang dilakukan APIP adalah upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau kesempatan untuk melakukan fraud. Berikut ini disampaikan beberapa strategi jitu yang bisa dilakukan APIP untuk meredam praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.
1. Optimalisasi SPIP
Sebagai suatu proses yang integral, SPIP meliputi unsur yang mengatur mengenai prilaku manusia (soft control) serta prosedur kegiatan (hard control). Oleh karena itu, SPIP yang diterapkan di instansi pemerintah akan mampu meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai (soft control) dan kesempatan (hard control) untuk melakukan penyimpangan (fraud) pencapaian organisasi. Dengan demikian, SPIP merupakan sarana yang efektif dalam upaya pencegahan tindakan penyimpangan (fraud) yang pada hakikatnya merupakan upaya mengeliminasi dan meminimalkan motivasi dan kesempatan untuk melakukan perbuatan penyimpangan (fraud).
2. Reviu Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga/SKPD)
Fraud pada instansi pemerintah pada umumnya telah direncanakan sejak awal proses manajemen yaitu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penganggaran yang digelembungkan untuk kepentingan pribadi adalah salah satu modus yang banyak dijumpai di lapangan. Modus penyimpangan tersebut sebenarnya telah dapat terdeteksi jika dilakukan penelaahan yang cermat dalam proses penyusunan rencana, anggaran dan biaya. Permasalahannya, dalam proses perencanaan ini, biasanya dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan kolusi dengan unit perencanaan dan penganggaran, tanpa adanya pihak ketiga yang melakukan pengawasannya. Oleh karena itu, selayaknya, jika APIP sejak awal proses manajemen instansi pemerintah sudah terlibat dalam proses perencanaan dengan melakukan reviu atas RKA-KL atau RKA-SKPD.
3. Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Modus penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan kemudian mengambil uang untuk kepentingan pribadi dapat diidentifikasikan sedini mungkin, jika pemantauan dilakukan secara periodik dengan membandingkan realisasi fisik dengan penyerapan anggaran. Jika realisasi anggaran melebihi realisasi fisik, maka kondisi ini mengindikasikan adanya pengeluaran dana yang melebihi kinerjanya.
4. Audit Kinerja
Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa target kinerja instansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja (Penetapan Kinerja) telah tercapai secara efektif, efesien dan ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil audit berupa temuan yang lebih berorientasi mencari akar permasalahan (penyebab) di unit kerja, sehingga APIP dapat memberikan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Indikasi penyimpangan (fraud) biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangan rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (irregularities) dan ketidakpatutan (abuse) dari capaian kinerja, merupakan petunjuk awal terjadinya penyimpangan. Dalam audit ini, disamping peran konsultatif, APIP juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan jika dalam pelaksanaan kinerja ditemui indikasi-indikasi penyimpangan tersebut.
5. Audit Investigatif atas Tindakan Penyimpangan (Fraud Audit)
Dalam melaksanakan penugasan audit investigatif ini, kendala yang dihadapi APIP pada umumnya terletak pada independensi dan kompetensi para auditor investigasi. Kendala inilah yang mengakibatkan hampir seluruh APIP tidak mampu melaporkan adanya praktik TPK dilingkungan instansinya. Padahal yang sangat sama, aparat penegak hukum berhasil membongkar aroma busuk korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan instansi.
Untuk mengatasi ketidakberdayaan APIP itu, disarankan APIP menjalin kerjasama (MoU/momorandum of understanding) dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan APIP yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (fraud). Untuk itu, komitmen pimpinan instansi terhadap pemberantasan korupsi menjadi faktor kunci keberhasilan penindakan korupsi di instansinya. Semoga ke depan, dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, APIP dapat berbicara lebih banyak dalam pencegahan korupsi.
Download disini